Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Drs. Ec. Sudarmawan, MM memimpin rapat penguatan dan pengoperasian Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) bencana dengan sejumlah Kalaksa BPBD Kabupaten dan dinas teknis terkait di ruang rapat, kantor BPBD Jatim, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (17/02). Tujuan dari rapat tersebut dalam rangka meningkatkan sinergitas penanggulangan bencana alam khususnya bencana banjir, tanah longsor dan puting beliung yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah Jawa Timur.
Kalaksa BPBD Jatim saat pimpin rapat dengan BPBD Kabupaten/Kota dan Dinas teknis terkait
Lebih lanjut, Kalaksa BPBD Jatim menjelaskan bahwa untuk menanggulangi bencana alam khususnya bencana banjir dan tanah longsor yang akhir-akhir ini melanda beberapa daerah di Jawa Timur perlu ada kompromi serta koordinasi antara Pemprov, Pemkab, Pemkot dan dinas teknis terkait sehingga tidak terjadi lempar tanggung jawab.
“BPBD Jatim akan membentuk tim untuk melakukan verifikasi ke daerah-daerah terdampak bencana. Tujuannya untuk menginventarisir dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang perlu di akomodir oleh BPBD Jatim” kata Sudarmawan saat mempimpin dihadapan para peserta rapat di ruang rapat BPBD Jatim, Rabu (17/2).
Untuk diketahui, salah satu tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengetahui dan membagi tugas-tugas sesuai dengan kapasitas masing-masing. Karena selama ini BPBD Jatim mengalami kendala koordinasi dengan daerah-daerah terkait proses inventarisir kebutuhan.
“Dinas PU Pengairan untuk menanggulangi bencana banjir dan tanah longsor sudah memberikan bantuan, seperti alat berat dan kebutuhan lainnya. Seperti dalam menindaklanjuti banjir di Sidoarjo, khususnya di wilayah Porong Dinas PU Pengairan akan melakukan pemasangan mesin penyedot air yang di pasang di beberapa titik potensi banjir” ujar Djoko Wahjono, Kasie Banjir dan PFSA Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur, saat memberikan paparannya di ruang rapat BPBD Jatim, Rabu (17/2).
Hadir dalam rapat tersebut, perwakilan dari dinas-dinas teknis terkait seperti Dinas PU Pengairan Provinsi, BPKAD Provinsi, Biro Kesra Provinsi dan BPBD Kabupaten. ™
Sumber : Humas BPBD Prov. Jatim