YOGYAKARTA- Sebagai upaya mencari solusi atas bencana kekeringan yang selalu terjadi setiap tahun, selama dua hari, Kamis-Jumat (7-8/10/2021), BPBD Jatim memfasilitasi sepuluh perwakilan Kepala desa ke Sekolah Air Hujan di Desa Sardonoharjo, Kec Ngaglik, Kab. Sleman, Yogyakarta.
Keberangkatan para kades dari sepuluh daerah di Jatim ini dalam rangka mempelajari teknologi pemanfaatan air hujan menjadi air minum, sebagai solusi kebutuhan warga saat terjadi kekeringan.
Di antara sepuluh desa langganan kekeringan yang turut dalam kegiatan ini adalah, Desa Patemon, Pakem (Bondowoso), Desa Sumberagung, Sukodadi (Lamongan), Desa Besuki, Panggul (Trenggalek), Desa Cukurguling, Lumbang (Pasuruan), Desa Tulupari, Tiris Kabupaten Probolinggo, Desa Rahayu, Kedundung (Sampang) dan Desa Badur, Batuputih, (Sumenep).
Turut memimpin rombongan ini, Kabid PK BPBD Jatim Gatot Soebroto SE, M.PSDM dan Kabid KL Drs Sriyono MM, M.Si
Dalam sambutan pengantarnya mewakili Kalaksa BPBD Jatim, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Gatot Soebroto menyatakan, giat fasilitasi Kades di Sekolah Air Hujan ini dalam rangka mencari solusi atas persoalan kekeringan di Jatim.
Mengapa? Karena rata-rata jumlah desa yang terdampak kekeringan tidak kunjung berkurang di setiap tahunnya.
Tahun ini, jumlah desa yang alami kekeringan sebanyak 699 desa/kelurahan dengan sebaran 323 kecamatan dari 23 kabupaten/kota.
“Ini salah satu upaya kita, agar masyarakat tidak selalu mengandalkan bantuan droping air bersih dari kabupaten atau provinsi untuk tangani masalah kekeringan,” ujarnya.
Selain upaya ini, BPBD Jatim sejak tahun lalu sebetulnya juga telah mengupayakan solusi lain melalui pencarian sumber air dengan cara survei geolistrik.
Kegiatan ini telah dilakukan di sejumlah daerah, di antaranya, Lamongan, Tuban, Sumenep dan Bondowoso.
“Saat ini, tinggal menindaklanjuti dengan mengeboran di beberapa titik lokasi hasil survei tersebut. Semoga semua ini nanti bisa menjadi solusi permanen dalam mengatasi kekeringan di sejumlah daerah,” harapnya.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Sriyono juga memberikan penegasan serupa. Selama ini, pihaknya setiap tahun juga selalu disibukkan dengan droping air bersih yang jumlah permintaan tidak pernah menurun.
Padahal anggaran untuk kegiatan tersebut telah mengalami penurunan akibat kebijakan refocusing penanganan Covid-19.
“Semoga dari sekolah air hujan ini persoalan kekeringan di Jatim bisa berkurang. Apalagi bila sepuluh desa ini bisa menularkan virus baiknya ke desa dan daerah lain,” harapnya.
Sementara, Sri Wahyuningsih penggagas Sekolah Air Hujan mengapresiasi langkah BPBD Jatim menyekolahkan para kades untuk penanganan kekeringan di wilayahnya.
Baginya, kebijakan ini merupakan langkah yang luar biasa. Sebab, kades merupakan salah satu penentu kebijakan di desanya. Dengan begitu, Kades bisa membuat gerakan penyadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan air hujan untuk tangani kekeringan. (*)
