Masih ingat bencana tanah gerak di Desa Tumpuk Kec. Sawoo Kabupaten Ponorogo awal tahun 2023 lalu?
Rabu sore (17/1/2024), Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meresmikan 56 unit hunian sementara (Huntara) milik warga terdampak yang telah mengungsi akibat bencana itu.
Hunian relokasi 56 unit yang dinamai Kampung Indah Puncak (KIP) ini berada di dua lokasi. Yakni, KIP Sidomulyo Lungur Mojo, Desa Tumpuk Kec. Sawoo yang terdiri dari 42 unit hunian, dan KIP Dusun Nguncup Desa Bengkiring Kec. Pulung yang terdiri atas 14 unit hunian.
Peresmian 56 Huntara KIP di dua lokasi ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan penanaman 10 pohon Kalpataru yang diinisiasi oleh IKA Unair.
Turut mendampingi dalam acara ini, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita, Forkopimda setempat, sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, termasuk Kalaksa BPBD Jatim yang diwakili Kabid Kedaruratan dan Logistik, Satriyo Nurseno.
Hadir juga dalam acara ini, Kepala Desa Tumpuk, Imam Sulardi, Kades Bringking Santoso dan warga terdampak bencana tanah gerak penerima huntara.
Dalam laporannya, Bapak Kabid KL BPBD Jatim mengatakan, pembangunan hunian relokasi sebanyak 56 unit ini dimulai pada Bulan November 2023 dengan dana BTT dari APBD Pemprov Jatim.
Selain unit hunian, pembangunan huntara juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana lain, seperti, WC/toilet komunal, pemadatan dan pembuatan akses jalan serta pembuatan tandon air.
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam sambutannya, menyampaikan terimakasih atas perhatian Gubernur Khofifah Indar Parawansa selama ini.
Menurutnya, tanpa perhatian dan gerak cepat Gubernur, proses relokasi warga terdampak tanah gerak tidak akan berlangsung dengan seperti saat ini.
Sementara, dalam arahannya, Gubernur Jatim menyampaikan, daerah ini diberi nama Kampung Indah Puncak. Maka, sesuai dengan namanya, semoga yang menempati nanti indah rezekinya, indah keluarganya, indah masa depannya.
“Semoga panjenengan kerasan di tempat ini. Ini adalah pintu awal panjenengan memulai kehidupan kembali,” katanya.
Gubernur Khofifah juga mengatakan, huntara ini dibangun di tanah Perhutani sebagai upaya relokasi warga terdampak tanah gerak pada awal 2023. Upaya tersebut merupakan langkah yang harus segera dilakukan mengingat penurunan tanah hampir menyentuh satu meter.
“Tahun lalu bulan Februari ada kejadian tanah gerak di sini dan itu menjadikan hunian mereka tidak aman. Maka mereka mengungsi di masjid yang juga sekolah di Desa Tumpuk ini. Kemudian komunikasi dan koordinasi terus dilakukan antara Pemprov , Pemkab dan Perhutani untuk mencarikan solusi huntara sebagai relokasi warga ini,” ujarnya.
Karenanya, ia menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada jajaran Pemkab Ponorogo, BPBD Jatim dan BPBD setempat, Polres Ponorogo, dan Dandim atas sinerginya dalam memprioritaskan pembangunan huntara bagi korban tanah gerak.
“Sekarang lokasi ini agak menjauh dari lingkungan kerja mereka, itu yang harus dicari solusi. Kita harus memikirkan bagaimana sumber mata pencaharian mereka itu agar tetap tumbuh,” terangnya.
Ia pun berharap, ada kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan penghuni huntara pasca peresmian ini, seperti, pengembangan Desa Tumpuk sebagai Desa wisata, karena pemandangan alamnya yang indah. (*)