Bagikan

SIDOARJO- Guna memperkuat dan memperluas gerak aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, BPBD Jatim menggandeng Siap Siaga menggelar Lokakarya Tinjauan Partisipatif Pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9/2019 tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Kegiatan yang menghadirkan berbagai unsur pemerintahan dan komunitas relawan ini dilangsungkan di kantor BPBD Jatim, Rabu (22/5/2024).

Hadir mewakili Kalaksa BPBD Jatim, Plt. Kabid RR Dhani Aribowo, Koordinator Siap Siaga Jatim Ancilla Bere dan perwakilan dari OPD di lingkungan Pemprov Jatim.

Dalam sambutannya, Plt, Kabid RR memaparkan kondisi pelaksanaan kegiatan RR selama ini yang tidak bisa bergerak cepat lantaran adanya beberapa klausul dalam Pergub 9/2019.

Di antaranya, keharusan adanya proposal usulan dari kabupaten/kota dalam pengajuan kegiatan RR. Sementara terdapat aset pemerintah provinsi yang perlu dilakukan perbaikan.

“Akan tetapi dalam pelaksanaannya, realisasi kegiatan tersebut terkendala Pergub Nomor 9/2019 terkait proposal rehabilitasi dan rekonstruksi yang hanya dapat diusulkan oleh BPBD Kabupaten/Kota,” ungkapnya.

Selanjutnya, perlu adanya perubahan ketentuan mengenai pembentukan Tim Jitupasna sebagaimana surat edaran deputi Bidang RR yang mengamanatkan, bahwa perlu ditetapkan melalui keputusan kepala daerah.

Lantaran itulah, ia berharap adanya peninjauan ulang atas Pergub tersebut, untuk dilakukan perbaikan dan perluasan kewenangan BPBD Jatim.

Harapannya, revisi atas Pergub 9/2019 ini nanti bisa memberikan percepatan layanan kepada masyarakat terdampak bencana di Jatim.

Hadir dalam lokakarya ini, perwakilan dari Bappeda Prov Jatm, Dinsos Jatim, DP3AK Jatim, Dinas PU Bina Marga Jatim, Dinas PU Pengairan, Dinas PUPR, Biro Hukum dan beberapa OPD lain, termasuk perwakilan relawan dari FPRB Jatim, Gerkatin dan Pertuni Jatim. (*)

By yusron

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *