SIODARJO – Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pamekasan di Ruang Tangguh, Kantor BPBD Jawa Timur, Jl Letjen S. Parman no. 55 Waru, Sidoarjo pada Hari Selasa (1/11/2022).
Rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Pamekasan dipimpin oleh Ahmad Fauzi dan diterima oleh Kalaksa BPBD Jawa Timur yang diwakili Sekretaris Suharlina Kusumawardani sekaligus memberikan paparan pada hari ini.
Giat dilanjut dengan diskusi perihal penanganan penanggulangan bencana di Kabupaten Pamekasan, beberapa pertanyaan yang diajukan diantaranya:
- Bagaimana solusi dari miss persepsi antara Kepala BPBD dengan Bupati, sehingga anggarannya sangat kurang dengan yang diharapkan.
- Peran BPBD terutama di Pamekasan apa saja?
- Bagaimana penanganan bencana yang berada dalam satu jalur atau area tetapi berbeda wilayah administratif
Jawaban:
- Belajar dari BPBD Provinsi yang dulu awalnya juga tidak sebesar sekarang, yaitu mengintegrasikan IRB dalam IKU agar keuangan mengikuti program,
- Sekarang sudah ada SPM SUB yang wajib dipenuhi oleh daerah khususnya BPBD, misal penanganan darurat, pencegahan dan kesiapsiagaan dll
- Anggaran penanggulangan bencana tersebar di beberapa OPD tidak hanya BPBD, salah satunya Dinas PU
- Sesuai UU, penanggulangan bencana kewajiban pemerintah, ketika daerah setempat tidak mampu bisa mengajukan bantuan ke provinsi, begitu juga ketika provinsi tidak mampu bisa mengajukan ke pusat.
- Satu contoh banjir yang diakibatkan Sungai Bengawan Solo, ada Badan yang membawahi hal tersebut yaitu BBWS, nanti Badan atau Dinas yang berwenang ini mengajak untuk melakukan penanganan
Giat dilanjut dengan mengunjungi ruang Pusdalops dan Wisata Edukasi Bencana BPBD Jawa Timur.
