NGANJUK- Masih ingat dengan kejadian bencana tanah longsor di Dusun Selopuro Desa Ngetos Kec. Ngetos, Kab Nganjuk, medio Februari tahun lalu?
Bencana yang mengakibatkan 19 nyawa melayang dan sejumlah warga kehilangan harta benda ini, Sabtu pagi (5/3/2022), diperingati Fakultas Kedokteran dan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unair bersama BPBD Jatim dan BPBD Nganjuk dengan melakukan penanaman pohon di lokasi kejadian.
Sedikitnya, 800 bibit Pohon Sukun dan Alpukat ditanam di area kejadian longsor secara bergotong royong dengan melibatkan masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Peduli Bencana Longsor Ngetos, Nganjuk.
Hadir dalam acara ini Kalaksa BPBD Jatim Drs Budi Santosa, Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk Drs Abdul Wahid MM, Perwakilan IKA Unair, Forkopimcam Ngetos dan Kades Ngetos, Warno.
Hadir pula dari BPBD Jatim, Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan Andhika N Sudigda, Kabid Kedaruratan & Logistik Sriyono dan Kabid Rehabilitasi & Rekonstruksi Satriyo Nurseno.
Usai melakukan penanaman pohon, Kalaksa BPBD Jatim Budi Santosa menyampaikan terimakasih atas inisiasi dan partisipasi segenap masyarakat, serta semua unsur pentahelix dalam melakukan mitigasi bencana tanah longsor ini.
Dikatakan, upaya mitigasi bencana berbasis vegetasi ini, sesungguhnya merupakan salah satu poin yang ditekankan Presiden Jokowi dalam arahannya saat Rakornas Penanggulangan Bencana, akhir Februari lalu.
Karena itu, tepat kiranya jika di area pasca longsor ini dilakukan penanaman pohon guna mencegah terjadinya kembali bencana tanah longsor.
“Yang seperti ini pun harusnya kita kembangkan juga di daerah-daerah lain yang rawan bencana longsor dan banjir,” pintanya.
Sementara, untuk korban tanah longsor tahun lalu yang kehilangan tempat tinggal, saat ini Pemkab Nganjuk telah menyiapkan lahan relokasi seluas 4,6 hektar untuk 48 rumah dengan 54 KK.
Hanya saja, proses pembangunannya masih dikoordinasikan dengan BNPB.
Selama proses penantian, Pemkab Nganjuk telah memberikan biaya sewa rumah dan uang Jadup sebesar Rp 300 ribu per KK.
Dalam kaitan ini, Kalaksa BPBD Nganjuk Abdul Wahid meminta support dan fasilitasi Pemprov Jatim agar anggaran pembangunan relokasi bisa segera turun. (*)