SIDOARJO- Sebagai wilayah yang memiliki beragam kerawanan bencana, Jawa Timur dituntut untuk siap dan sigap dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana.
Dalam kaitan itulah, BPBD Jatim mengajak dan mengingatkan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan antisipasi melalui kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
Langkah antisipasi itu lalu diwujudkan dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Hotel Neo, Waru, Sidoarjo, Jumat (24/7/2020).
Hadir dalam rakor tersebut, Kalaksa BPBD Jatim Suban Wahyudiono, Kalaksa BPBD kabupaten/kota, kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD kabupaten/kota dan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Lilik Kurniawan.
Kalaksa BPBD Jatim Suban Wahyudiono dalam sambutannya mengingatkan 13 jenis bencana yang berpotensi terjadi di Jatim, baik berupa bencana alam maupun bencana non alam.
Dari beragam potensi bencana tersebut, selama Bulan Juni 2020, tercatat 32 kejadian gempa dengan 1 kali kejadian yang getarannya bisa dirasakan di wilayah Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, hingga Nganjuk.
“Sebagai respon atas kejadian itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kemudian mengeluarkan surat edaran Kesiapsiagaan Bencana nomor 360/1625/208.2/2020, tertanggal 16 Juli 2020,” ungkapnya.
Dalam surat edaran tersebut, lanjut Suban, gubernur menyampaikan beberapa arahan, di antaranya, meminta kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua peralatan, sarana dan prasarana (alat-alat berat) yang berkaitan dengan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
Orang nomor satu di Jatim ini juga meminta agar dilakukan penyiapan rambu-rambu (petunjuk) evakuasi bencana, optimalisasi peran dan fungsi BPBD sebagai koordinator penanggulangan bencana, serta peningkatan intensitas pelaporan secara berjenjang bagi tenaga Pusdalops PB BPBD.
“Ibu Gubernur juga meminta agar upaya-upaya kesiapsiagaan terhadap bencana itu disosialisasikan kepada masyarakat, agar keterlibatan dan peran serta masyarakat, kelompok dunia usaha, media dan kalangan akademisi bisa meningkat,” tambah Suban didampingi Gatot Soebroto, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Lilik Kurniawan juga meminta agar BPBD kabupaten/kota se-Jatim bisa menjadi dokter di wilayah masing-masing.
“Dokter apa? Dokter penanggulangan bencana. Mengapa? Karena jenis bencananya tetap, tapi potensi terjadinya bencana yang semakin bertambah. Kenapa? Karena banyak lingkungan yang rusak,” tegasnya.
Kerusakan lingkungan itu, menurutnya, akan menjadi potensi bencana baru di banyak daerah. Penyebabnya, bisa akibat penambangan liar, juga karena kebijakan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan.
Lantaran itulah, Lilik meminta agar BPBD yang selama ini menjadi ujung tombak penanggulangan bencana di daerah, harus diperkuat kelembagaannya. Termasuk juga diperkuat pendanaannya.
Terkait dengan Covid-19, Lilik juga meminta agar BPBD mengoptimalkan perannya sebagai managemen pencegahan. Salah satunya dengan memperbanyak membentuk forum-forum pengurangan bencana.
“Yang perlu dimaksimalkan sosialisasi ke masyarakat itu ‘Akbar’. Yaitu, adaptasi dengan kebiasaan baru, seperti, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dan tidak berkerumun,” pesannya.
Sementara itu, Rakor yang digelar BPBD di masa pandemi Covid-19 saat ini juga tidak lupa menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
Selama pelaksanaan rakor, semua peserta diwajibkan menggunakan masker dan duduk dengan jarak yang sudah disesuaikan protokol Covid-19. Sebelum masuk ruangan, peserta juga diwajibkan cek suhu badan. (*)