SIDOARJO- Ancaman bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang biasa terjadi di musim kemarau langsung diantisipasi BPBD Prov. Jatim.
Antisipasi itu dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla yang menghadirkan pemerintah kabupaten/kota di Hotel Neo, Waru, Sidoarjo, Kamis (9/7/2020).
Kalaksa BPBD Jatim Suban Wahyudiono saat membuka Rakor mengungkapkan, musim kemarau yang mulai terjadi di sejumlah daerah saat ini harus segera diantisipasi.
Jika di tahun 2019, bencana kekeringan terjadi di 31 daerah dengan sebaran di 235 kecamatan dan 789 desa, maka Suban berharap, tahun ini sebaran kasus itu bisa lebih minim.
Demikian juga dengan kasus Karhutla. Jika tahun lalu, bencana kebakaran hutan di Jatim terjadi di tujuh area pegunungan dengan 143 titik api, tahun ini ia berharap kasusnya bisa diminimalisir. Sebab, kebakaran hutan tidak hanya disebabkan karena faktor alam, tapi juga diakibatkan oleh kecerobohan manusia.
Lantaran itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota melakukan antisipasi dengan cara memonitor titik-titik rawan dan menyiapkan solusi penanggulangan secara cepat dan komprehensif.
Khusus terhadap daerah terdampak karhutla, pejabat asal Magetan ini juga meminta agar daerah sekitarnya bisa ikut membantu dan saling berjibaku dalam penanggulangannya.
“Namun kami berharap, untuk tahun 2020 ini, kasus kekeringan dan Karhutla yang terjadi di Jatim tidak sebanyak tahun 2019 lalu,” ujarnya.
Suban juga menyampaikan, di level pusat, antisipasi terhadap bencana kekeringan dan karhutla juga telah dilakukan pekan lalu, tepatnya pada tanggal 2 Juli 2020 di auditorium Kementerian LHK.
Pemerintah melalui Menkopolhukam bahkan telah mengundang semua provinsi dan instansi terkait, termasuk BNPB, untuk melakukan langkah antisipasi tersebut. “Kebetulan saat itu saya yang hadir mewakili Ibu Gubernur,” ujar Suban.
Saat itu, Menkopolhukam Mahfud MD menekankan agar semua daerah melakukan langkah kesiap-siagaan, di antaranya, menghidupkan kembali sistem deteksi dini karhutla, meningkatkan sinergitas SDM dan sarana prasarana pengendalian Karhutla, serta melakukan upaya pembinaan masyarakat dalam pengendalian karhutla, baik di kawasan hutan, lahan perkebunan, pertanian maupun areal penggunaan lainnya.
“Selain itu, perlu adanya solusi permanen dalam pencegahan Karhutla dan peningkatan satgas operasional pengendalian Karhutla dan langkah-langkah penegakan hukum,” imbuh Suban menyampaikan imbauan Menkopolhukam.
Selain soal kekeringan dan karhutla, dalam Rakor tersebut Kalaksa BPBD Jatim juga menekankan tentang progres penanganan Covid-19 di daerah.
Ia meminta, BPBD Kabupaten/kota turut terlibat dalam penanganan Covid-19 di daerah masing-masing, utamanya dalam upaya preventif dan promotif.
“Kami juga berharap, di masing-masing daerah ada laporan info grafis tentang langkah-langkah yang telah dilakukan. Laporan itu lalu disampaikan kepada provinsi. Sehingga provinsi bisa mengetahui progres dan perkembangan masing-masing daerah,” harapnya.
Sementara, Rakor pertama yang digelar BPBD Jatim di musim pandemi Covid-19 ini juga tidak lupa menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
Selain semua peserta diwajibkan cek suhu badan, menggunakan masker dan hand sanitizer, sebelum dan sesudah acara Rakor juga dilakukan penyemprotan disinfektan di Ruang Matrix 1, lokasi pertemuan.
Sesaat sebelum acara, Kalaksa BPBD Jatim juga menyerahkan bantuan masker secara simbolis kepada sejumlah petugas BPBD kabupaten/kota.
Tak hanya masker, masing-masing daerah juga diberikan bantuan berupa, sprayer Covid-19, paket kebersihan, glangsing, tandon, jerigen, selimut, perlengkapan sekolah, lauk pauk, dan makanan tambah gizi. (*)