Bagikan

Layanan ini buka mulai hari ini (Senin) sesuai jam kerja. Syaratnya sangat mudah. Cukup membawa KTP, sudah berusia 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.”

SURABAYA- Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mendorong para pekerja yang terdampak wabah Covid-19 untuk segera mendaftarkan diri pada Program Kartu Prakerja dari pemerintah pusat yang pendaftarannya telah dibuka untuk gelombang pertama.

Guna memudahkan warga dalam mengakses program tersebut, Pemprov Jatim juga telah membuka posko layanan pendampingan untuk pendaftaran program Kartu Prakerja.

Para pekerja yang dirumahkan, pekerja yang terkena PHK, maupun para pencari kerja yang terkendala untuk mendaftar mandiri lewat gadget maupun perangkat mandiri, bisa mendapatkan pendampingan dengan mendatangi Posko Pendampingan yang disiapkan di 56 titik layanan.

“Mulai hari ini kami buka tempat layanan pendampingan bagi mereka yang ingin mengakses program Kartu Prakerja. Petugas dari kami akan membantu melakukan pendaftarannya,” kata Gubernur Khofifah, Senin (13/4/2020), di Gedung Negara Grahadi.

Posko layanan pendampingan tersebut, menurutnya, bisa diakses di 56 titik. Seperti, di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Jl Dukuh Menanggal Surabaya, di 16 titik UPT Balai Latihan Kerja (BPK) se-Jatim dan juga di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) UPT P2TK Jl Bendul Merisi, Surabaya.

Selain itu, Kantor Disnaker di 38 kabupaten kota se-Jatim juga akan menjadi posko layanan pendampingan pendaftaran program tersebut.

“Layanan ini buka mulai hari ini (Senin) sesuai jam kerja. Syaratnya sangat mudah. Cukup membawa KTP, sudah berusia 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal,” tegas Gubernur Khofifah.

Bagi yang mendaftar program Kartu Prakerja dari rumah dan membutuhkan bantuan, juga masih ada layanan call center di nomor 031-8293097 dan 031- 8280254.

Selain memberikan bantuan pendampingan untuk program prakerja, Pemprov juga terus melakukan pendataan terhadap pekerja yang terkena PHK maupun yang dirumahkan akibat wabah covid-19 ini.

Berdasar data Disnakertrans Jatim per Sabtu (11/4/2020), jumlah pegawai di Jatim yang dirumahkan sebanyak 20.036 orang. Sedangkan yang mengalami PHK sebanyak 3.315 orang.

Selain itu, juga ada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terdampak covid-19, baik yang putus kontrak, bermasalah, maupun yang gagal berangkat.  Jumlahnya mencapai 4.302 orang.

Semua kriteria pekerja itu, rencananya akan diusulkan Pemprov Jatim ke Kemenaker untuk mendapatkan program Kartu Prakerja. Kecuali itu, juga ada sebanyak 43 ribu pekerja yang terkena PHK di Jatim sebelum wabah covid-19 yang juga diusulkan.

Sementara, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat konferensi pers di Gedung Negara Grahadi menambahkan, masyarakat yang telah mendaftar Program Kartu Prakerja nanti tidak secara otomatis langsung masuk sebagai penerima program, tapi masih harus melalui proses seleksi.

“Jadi ada proses seleksinya. Lalu, bagaimana jika ada yang sudah mendapatkan program jaring pengaman sosial, tapi ternyata di tengah jalan dia dapat kartu prakerja karena ini kan sistem pendaftarannya bergelombang,” urai Emil.

Jika ada kasus semacam ini, mantan Bupati Trenggalek ini menyebut, Pemprov akan melakukan review ulang pada program jaring pengaman sosial yang mereka terima.

“Maka kita akan terus mendata, bagaimana jika mereka ini yang penerima ternyata juga sudah mendapatkan program jaring pengaman sosial. Kami akan review kembali untuk program jaring pengaman sosial dari pemprov yang didapat,” ungkapnya. (*)

By yusron

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − four =