Sebagai langkah antisipatif, pagi ini Bapak Plh. Gubernur Jawa Timur melaksanakan Peninjauan Posko Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Gerakan Tanah / Tanah Longsor, Banjir, Angin Kencang, Angin Puting Beliung dan Rob) Tahun 2019 – 2020 di BPBD Provinsi Jawa Timur sekaligus melakukan rapat Koordinasi dengan instansi terkait, termasuk TNI – Polri dan BMKG. Kegiatan ini dihadiri juga oleh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala PU Sumber Daya Air, Kepala PU Bina Marga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Sat Pol PP, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Surabaya (BMKG), IABI (Ikatan Ahli Bencana Indonesia), Asisten Teritorial Kodam V Brawijaya, Karo Ops Polda Jawa Timur, serta Relawan yg tergabung di SRPB.
Bapak Plh. Gubernur Jawa Timur menyempatkan untuk menguji chainsaw yg dibutuhkan apabila ada pohon yg tumbang atau menghambat sungai. Meninjau Pusdalops BPBD yg bekerja 24 jam memantau potensi bencana termasuk mengecek potensi banjir kiriman Bengawan Solo. Dan juga mencoba makanan siap saji berupa bubur kacang hijau dan sup kacang merah. Makanan siap saji telah disiapkan sebagai buffer stock apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
Pada saat rapat koordinasi arahan Bapak Plh. Gubernur Jawa Timur terdiri dari beberapa poin, antara lain :
- Segera sampaikan ke pimpinan masing – masing OPD dan instansi terkait untuk terlibat dlm penanganan darurat;
- Mendorong para Kepala Daerah (Bupati / Walikota) yg belum menerbitkan Surat Keputusan Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi;
- Siaga darurat perlu dilakukan tidak menunggu terjadinya kejadian bencana;
- Mempersiapkan peralatan dan logistik pada saat Siaga Darurat;
Sedangkan pesan bagi masyarakat agar meningkatkan kesiapsiagaan, akan tetapi bukan berarti harus panik, senantiasa waspada dan tetap tenang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta jajaran dan instansi terkait terus berusaha memastikan negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada warganya.