Program kerja BPBD hendaknya dibuat sejalan dengan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu pemahaman program yang dimiliki oleh provinsi akan di selaraskan dengan program yang ada di tingkat kota/kabupaten. Untuk menyelaraskan program kerja, BPBD Prov. Jatim melaksanakan rapat singkronisasi program kerja tahun 2013 pada Rabu (06/03). Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Utami dengan memaparkan program, adapun materi yang dipaparkan dapat diunduh pada link berikut ini :
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI RAPAT
SINKRONISASI PROGRAM / KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA
BPBD DAN BAPPEDA KABUPATEN / KOTA PROVINSI JAWA TIMUR
KESIMPULAN
1. Rapat sinkronisasi program / kegiatan antara BPBD Provinsi Jawa Timur dengan BPBD dan Bappeda Kabupaten / Kota seluruh Jawa Timur merupakan acara penting dalam rangka Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana di Wilayah Jawa Timur secara lebih sinergis dan tidak over lapping.
2. Hasil pemantauan dan kompilasi permasalahan selama acara Rapat Sinkronisasi Program/Kegiatan secara prinsip tidak ditemukan, namun diperoleh beberapa data sebagai bahan kajian dan pertimbangan perbaikan kebijakan lebih lanjut antara lain adalah ;
2.1. Perlunya komitmen antara BPBD Provinsi Jawa Timur dan BPBD Kabupaten/Kota menyangkut jenis program/kegiatan sesuai kondisi dan ancaman / tingginya resiko bencana di Kabupaten/Kota.
2.2. Perlunya komitmen dan dukungan Bappeda Kabupaten/Kota untuk membantu program-program prioritas dan program kerja Penanggulangan Bencana dapat masuk ke dalam program kerja dan anggaran sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.
2.3. Rapat sinkronisasi dan koordinasi perlu dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten dalam rangka penguatan pelaksanaan program/kegiatan BPBD Provinsi Jawa Timur dan BPBD Kabupaten/Kota.
3. Agar pelaksanaan program kegiatan serta sinkronisasi program kerja dapat berjalan sinergis perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan pada periode sebelumnya dalam rangka untuk peningkatan ;
3.1. Penguatan Kelembagaan BPBD Kabupaten / Kota
3.2. Penciptaan system dan prosedur (SOP) pada setiap Bidang yang ada di BPBD Kabupaten / Kota.
3.3. Perlunya pendampingan dan bimbingan tehnis yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur kepada BPBD Kabupaten / Kota berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Penanggulangan Bencana di Jawa Timur.
4. Dari sidang Kelompok sinkronisasi dan koordinasi data dan program kerja Penanggulangan Bencana perlu diinventarisir dan ditetapkan skala prioritas sesuai dengan kondisi dan tingkat ancaman/resiko bencana sesuai dengan karakteristik bencana di Kabupaten / Kota.
REKOMENDASI
1. Mengingat masalah kebencanaan di dalam RPJM Nasional merupakan prioritas, sehingga secara nasional ada “Cantolan/Kamar” maka di Provinsi Jawa Timur, perlu ada revisi posisi masalah penanggulangan bencana menjadi/mendapat prioritas tersendiri seperti di RPJM Nasional, tidak dicantolkan sebagai bagian dari masalah Lingkungan Hidup.
2. Bappeda Provinsi Jawa Timur perlu memberikan dukungan terhadap kegiatan Penanggulangan Bencana melalui inventarisasi program kegiatan BPBD Kabupaten / Kota di dalam setiap rapat koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program kerja di tingkat Bappeda Kabupaten/Kota.
3. Perlunya dilakukan penguatan dan atau evaluasi kelembagaan bpbd baik yang menyangkut sruktur organisasi, tata koordinasi / komunikasi (standar operational procedure / sop), unsur pengarah maupun hal-hal kelembagaan lainnya dalam upaya meningkatkan efektivitas kinerja bpbd dalam melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan bencana secara efektif dan efisien.
4. Koordinasi dengan Satker / SKPD lain yang terkait dengan kebencanaan harus lebih ditata dan ditingkatkan sehubungan dengan komunikasi database dan program-program kebencanaan sehingga implementasi kebijakan / program lintas bidang atau sektor tidk mengalami overlapping dan atau “berjalan sendiri-sendiri” Demikian beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi BPBD dan Bappeda Kabupaten/Kota Surabaya/Sidoarjo, 7 Maret 2013